MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulsel, Sumarsono, menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-110 di tahun 2018, lingkup Pemprov Sulsel, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/5). Selain dihadiri ASN Pemprov Sulsel, juga dihadiri Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel.
Sumarsono menyampaikan, melatarbelakangi lahirnya Harkitnas ini melalui rakyat berinisiatif untuk berjuang demi meraih kemerdekaan dengan membentuk berbagai perkumpulan, lebih dari seabad lalu.
"Kita nyaris tak punya apa-apa. Kita hanya memiliki semangat dalam jiwa dan kesiapan mempertaruhkan nyawa. Namun sejarah kemudian membuktikan bahwa semangat dan komitmen itu saja telah cukup asalkan kita bersatu dalam cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan bangsa," kata Sumarsono yang menyampaikan sambutan seragam dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara.
Boedi Oetomo memberi contoh bagaimana menghadang dengan berkumpul dan berorganisasi tanpa melihat asal-muasal primordial akhirnya bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme yang menjadi bahan bakar utama kemerdekaan.
Boedi Oetomo menjadi salah satu penanda utama bahwa bangsa Indonesia untuk pertama kali menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan.
Presiden Pertama dan Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno, pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1952 mengatakan bahwa pada hari itu bangsa Indoensia mulai memasuki satu ide, satu naluri pokok bangsa Indonesia, yaitu keinginan untuk merdeka.
Seusai upacara, Sumarsono juga menyampaikan bahwa, momentum ini harus menjadikan Indonesia lebih baik. Termasuk pemberantasan korupsi dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
"Korupsi itu musuh kita bersama makin banyak korupsi masyarakat makin tidak sehat, negara banyak koruptor itu negara yang tidak sehat, kalau kita ingin bangsa ini sehat bangkit kembali, ya sebenarnya harus diberantas korupsi," ucapnya.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah pengembangan dan perbaikan sistem kemudian penguatan mental birokrasi dan kesadaran masyarakat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, terpercaya dan demokratis.
"Demokratis melalui pilkada yang jujur, adil dan bersih, pemerintahan, yaitu pelayanan publik yang gampang diakses oleh masyarakat tanpa harus bayar, mereka memberikan terbaik," ujarnya.
Seorang birokrat juga harus menjaga diri dengan tidak melakukan tindakan koruptif. Terkadang lingkungan dapat dengan kuat mempengaruhi, maka diperlukan gerakan anti korupsi dan gerakan tata kelola pemerintahan untuk membangkitkan Indonesia dan harus menjadi gerakan bersama. (*)
sumber: http://humas.sulselprov.go.id
