MAKASSAR - Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pengisian jabatan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 11 pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di STIA LAN Makassar (14/11/2017).
Inspektur Prov Sulsel sebelumnya, Yusuf Sommeng sudah memasuki masa pensiun per 1 September lalu dan posisi tersebut saat ini kosong dan diisi pelaksana tugas. Kesebelas nama pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel yang ikut uji kompetensi itu diantaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel, AM Yamin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Agustinus Appang, dan Staf Ahli Gubernur Sub bidang Pemerintahan, Andi Junaidi.
Selanjutanya, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sulsel, Lutfie Nasir, Kepala Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan, Musaffar Syah, dan Kepala Satpol PP, Mujiono.
Termasuk Kepala Biro Perekonomian, Sukarniaty Kondolele, Kepala Biro Pemerintahan, Hasan Basri Ambarala, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Syamsul Rizal Syam, Kepala Biro Hukum, Muhammad Reza, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Mustari Soba.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakshirie Radjamilo, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan seleksi. Prosesnya tak dilaksanakan secara tertulis.
“Sifatnya rotasi. Langsung ditunjuk bagi siapa yang bersyarat untuk jabatan itu. Lalu diudang wawancara,” ungkap dia.
BKD Sulsel mulai mengirimkan hasil seleksi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai kemarin. Persetujuan selanjutnya lewat Kemendagri.
“Kemudian dikembalikan ke Pak Gubernur untuk ditetapkan. Semoga bisa rampung bulan ini, sekaligus pelantikan,” ujar Ashari.
Sebenarnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak bisa lagi leluasa melakukan rotasi, mutasi dan lelang jabatan. Hal ini berdasarkan aturan yang ada di UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.
Pada pasal 71 ayat 2 dikatakan kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Adapun untuk keperluan mendesak bisa dilakukan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Seperti diketahui, jabatan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo akan berakhir pada bulan April tahun 2018. Artinya sejak bulan ini, segala proses pergantian pejabat harus dikonsultasikan dengan Kemendagri.
Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Latif mengakui untuk pengisian jabatan yang lowong belum bisa dilakukan. Pihaknya sendiri masih menunggu izin dari Mendagri, karena masa jabatan Gubernur tersisa kurang 6 bulan lagi.
“Kita sudah koordinasi dengan Mendagri, kalau diberi izin maka kita minta KASN untuk melakukan lelang. Mungkin akan ada rotasi dulu baru pelelangan, ini juga harus izin Mendagri,” katanya. (rhm)
sumber : http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/11/15/11-pejabat-pemprov-berebut-posisi-inspektur/
