Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari F. Radjamilo menyebutkan, sesuai pemantauan Pemprov telah terdapat 10 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat kabupaten/kota. Tujuh diantaranya, telah melakukan pengukuhan pengurus, yakni Kabupaten Bone, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Toraja Utara, Sinjai, Gowa dan Takalar.
Sedangkan 3 kabupaten/kota lainnya telah membentuk TPAKD melalui Surat Keputusan Bupati/walikota, namun belum melakukan pengukuhan pengurus yaitu Kabupaten Enrekang, Sidrap dan Kota Makassar.
"Pemerintah Provinsi berharap pembentukan dan pelaksanaan program TPAKD di daerah menjadi program yang wajib dilakukan oleh setiap pemerintah daerah dan melakukan sinergi yang produktif," ungkap Ashari saat membuka Workshop Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Hotel Singgasana Makasssr, Selasa (5/3/2019).
Menurut Ashari, pertumbuhan ekonomi Sulsel di tahun 2018 lalu dapat dipertahankan pada level 7,07 persen, lebih tinggi dari nasional 5,17 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut, semakin berkualitas tercermin dari terkendalinya tingkat inflasi pada angka 3,5 persen. Menurunnya tingkat kemiskinan pada 8,87 persen di bawah capaian nasional 9,66 persen. Ketimpangan gini ratio yang semakin kecil pada 0,38 dan tingkat pengangguran yang menurun menjadi 5,34 persen.
"Capaian ini merupakan sinergi dari berbagai pihak. Pemprov pun mengapresiasi kinerja OJK dalam mendorong industri jasa keuangan menjadi salah satu pilar penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas," ujarnya.
sumber: sulselprov.go.id
