Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor BPK Perwakilan Sulsel di Jalan AP Pettarani, Selasa (20/3/2018).
Acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Sulsel yang baru Widiyatmantoro menggantikan Endang Tuti Kardiani yang memasuki masa purna bhakti.Endang Tuti memasuki masa purna bakti pada tanggal 1 Januari 2018 setelah berkarir di BPK selama 35 tahun 11 bulan.
Gubernur Sulsel sebelum menyampaikan sambutannya mengucapkan selamat datang pada Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djajanegara, ini karena Moermahadi pernah tinggal dan menempuh pendidikan di Sulsel.
"Selamat pulang kampung, beliau orang Bugis-Makassar yang bisa diandalkan membangun bangsa ini," kata Syahrul.
Sertijab ini punya arti sendiri karena dihadiri langsung oleh Ketua BPK RI, ini akan memperkuat posisi Sulsel sebagai barometer pembangunan di Indonesia.
Ini hanya akan hadir dengan hadirnya pemerintahan yang baik, hanya bisa berfungsi jika hadir aparat yang memiliki intgritas yang tinggi, ini hanya hadir jika BPK hadir mengawasi, mengasistensi, bahkan memulihkan apa yang ada.
Sulsel pun meraih 242 penghargaan nasional dan tiga penghargaan internasional, serta akselarasi pertumbuhan ekonomi sebesar 500 persen selama 10 tahun. Ini karena hadirnya BPK.
"BPK hadir tidak hanya memeriksa di Sulsel, BPK hadir menjadi mitra yang mengasistensi, dan kita juga hadir untuk mengatakan pemerintah juga tidak bisa salah. Hanya pemerintahan yang baik dan kuat bisa menghadirkan kesejahteraan rakyat," sebutnya.
Sulsel juga meraih tujuh kali predikat laporan keuangan dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ia pun berharap Sulsel mampu mendapatkan WTPnya yang kedelapan.
Pemerintahan daerah yang baik hanya akan ada jika hadir agenda yang baik, diantara, hadir agenda manajemen keuangan untuk penggunaan anggaran baik. Manajemen dengan angenda yang jelas dan berkelanjutan. Serta, Agenda lain, ditentukan perilaku kepemimpinan.
"Integritas dan kerjasama antara BPK itu penting, sehingga diklat untuk para abdi negara atau pegawai pemerintahan sangat penting untuk dilakukan. Banyak yang bersoal bukan karena adanya niat, tetapi lebih disebabkan kelemahan agenda intelektual,"bebernya.
Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djajanegara menyebutkan, Syahrul adalah saudara dan sahabatnya sejak sekolah di Makassar.
Terkait sertijab yang ada, merupakan siklus alami dari sistem organisasi modern dan oleh karenanya bisa terjadi setiap saat.
"Hal ini bisa terjadi karena kepentingan organisasi atau karena pejabat terkait sudah memasuki masa purna bhakti," sebutnya.
Dan untuk memeriksa keuangan dengan baik, BPK RI harus melakukan pemeriksaan yang bebas dan mandiri.
sumber: sulselprov.go.id
