Makassar – Presiden Jokowi melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada HUT Korpri yang ke 48 tahun, mengungkap alasan dibalik rencana penghapusan Eselon III dan IV. Salah satunya, panjangnya rantai pengambilan keputusan yang harus bisa dipotong, dipercepat dengan cara penerapan teknologi.
“Saya sudah meminta Eselon III dan IV untuk ditiadakan, sehingga pengambil keputusan bisa lebih cepat,” kata Presiden Jokowi yang dibacakan Prof Nurdin Abdullah di hadapan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel, pada upacara HUT Korpri yang ke 48, di Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Jumat 29 November 2019.
Penghapusan Eselon III dan IV tersebut, menurut Presiden Jokowi, hal pahit yang harus dilakukan. Karena di era persaingan antara negara yang semakin sengit seperti saat ini, jika lambat pasti tertinggal.
Sementara, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah sendiri, angkat bicara terkait rencana penghapusan Eselon III dan IV di seluruh Indonesia. Iapun meminta semua stakeholder agar tidak membuat penafsiran berbeda-beda.
“Bapak Presiden menyampaikan ini karena beliau merasa birokrasi yang terlalu panjang, membuat negara kita susah berkembang. Oleh karena itu, penghapusan Eselon III dan IV ini masih dalam kajian, tentu tidak semua. Harapan kita pada ASN, supaya kinerjanya juga bisa lebih ditingkatkan,” jelasnya.
Menurut mantan Bupati Bantaeng ini, gagasan tersebut merupakan salah satu langkah untuk menyederhanakan semua proses di pemerintahan. Olehnya itu, ia mengajak seluruh elemen untuk mengkaji bersama terkait tawaran tersebut, terkusus buat ASN lingkup Pemprov Sulsel.
“Kita kaji bersama, walaupun Presiden sudah memberikan signal itu, kita harus kaji. Ya tentukan, masa kaya camat harus dihapus, lurah harus dihapus, nah bagaimana statusnya itu? Makanya, Presiden meminta kita untuk mengkaji. Kalau kementerian oke, tapi di daerah? Ya, makanya masukan itu sangat dibutuhkan oleh Bapak Presiden,” pungkasnya. (*)
sumber: birohumas.sulselprov.go.id
